Perkembangan tekhnologi yang pesat, kadang membuat kesenjangan sosial. Termasuk kesenjangan antara guru dan anak didiknya, terutama dalam penguasaan tekhnologi komonunikasi.
“Ini tantangan terberat guru-guru yang ada di kota, termasuk Surabaya, adalah kesenjangan pemahaman terhadap komunikasi. Makannya pemerintah Kota harus memfasilitasi para guru, untuk mendapatkan pelatihan dan upadate pengetahun tentang Informasi dan Tekhnologi”, kata Wakil Walikota Arif Afandi saat menjawab pertanyaan peserta Seminar Jaringan Masyarakat Pendidikan Jawa Timur di Wisma Guru Jawa Timur, 13 Desember 2009.
Arif yang ayah ibunya seorang guru, mengaku sangat paham kondisi guru tertutama yang ada di daerah-daerah. Namun sekarang, kondisi guru sudah lebih baik, terutama dari kesejahteraan. “Saya sudah pernah mengusulkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, agar masalah Guru Tidak Tetap (GTT) mendapat prioritas. Bukan langsung diterima sebaai PNS, tetapi benar-benar diperhatikan dan mendapat penanganan serius”, kata Calon Walikota Dari Partai Demokrat ini yang juga pernah mengusulkan masalah GTT ke mantan Juru Bicara Presiden, Andi Malarangeng.
Seminar dengan tema “Penguatan dan Perkembangan Demokratisasi di Jawa Timur” menghadirkan empat pembicara, yaitu Martono, Ketua Pusat Kajian Konstitusi, Ikwan Sumadi, Ketua PGRI Jawa Timur, Arif Afandi, Wakil Walikota Surabaya dan dari Bakaesban Pol Pemprop Jatim. “Saya heran, kenapa para guru mengankat tema Politik dalam seminar ini?” Tanya Arif Afandi .
Namun Ketua PGRI Jawa Timur, Ikhwan Hadi menjelaskan, bahwa guru juga harus melek politik. Meski dalam prakteknya dilarang menjadi simpatisan dan berpolitik praktis, pengetahuan dinamika politik di daerah sangat penting. “Jadi kalau guru terlibat dalam politik praktis memang tidak boleh. Namun saat memasuki bilik suara, uru harus menentukan pilihannya. Kalau tidak, justru guru masuk dalam jajaran golput dan itu tidak baik”, kata penggati H. Matajit itu.
Saat dibuka sesi Tanya jawab, para peserta justru banyak mengarahkan pertanyaan kepada Wakil Walikota Surabaya, Arif Afandi. Termasuk pola kebijakan terhadap nasib guru, jika terpilih menjadi wakikota Surabaya. “Menurut saya, masalah guru di Surabaya yang paling penting adalah managerialnya. Potensi guru tinggal mengelola, termasuk bagaimana memberi pengharagaan terhadap guru yang berprestasi. Sekarang kan era kopetitif, bagi mereka yang tidak berprestasi janan harap mendapatkan kenaikan pangkat atau pengharagaan lainnya”, kata mantan Pimred Jawa Pos ini.
Bahkan Arif merencanakan, ke depan Sekolah Dasar harus mempunyai Tata Usaha sendiri. Sedang masalah kebersihan sekolah, tidak harus merekrut pesururh sebagai PNS, melainkan bisa diberikan kepada rekanan. “Ini semata-mata memnfokuskan maslah, Guru sebagai pendidik janan sampai direpotkan masalah-masalah adimistratif”, kata Arif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar