"Semboyan kita ke depan adalah jangan boleh ada anak yang tidak
sekolah. Semua harus sekolah, sekolah, sekolah". Itu yang
dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam wawancara
khusus dengan Kompas.com, Senin (19/12/2011) di ruang
kerjanya, Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.Nuh mengatakan hal itu saat ditanya apa harapan
Kemdikbud menyongsong Tahun Baru 2012. Tahun 2011 ini, kinerja Kemdikbud
tak lepas dari berbagai sorotan. Utamanya, mengenai biaya pendidikan
yang semakin tinggi dan pungutan-pungutan liar yang masih terjadi di
sekolah-sekolah negeri.
"Saya punya tiga harapan. Pertama,
sekolah. Dorong setiap anak untuk sekolah, meski ada kesulitan, tapi
jangan putus sekolah. Dari segi pembiayaan, kini kita sudah semakin
terbuka. Tidak hanya SD-SMP, tapi sampai perguruan tinggi," kata Nuh.
Kedua,
ia menekankan perlunya mengedepankan nilai kejujuran. Sekolah, menurut
dia, berperan untuk membentuk karakter dan kepribadian serta
mengembangkan kecerdasan dan meningkatkan keterampilan.
"Oleh
karena itu, sekolah enggak sekedar sekolah, tetapi sekolah yang benar.
Salah satu nilainya adalah kejujuran," ujarnya.
Ketiga,
pemerintah mengharapkan partisipasi masyarakat. Nuh mengungkapkan,
urusan sekolah tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi semua
pihak.
"Karena dampaknya bisa menyentuh kita semua. Pendidikan
bukan investasi pemerintah, tetapi investasi bangsa. Oleh karena itu,
partisipasi dari masyarakat diperlukan sesuai dengan bidangnya
masing-masing," kata Nuh.
Apa yang bisa diharapkan?
Pada
tahun 2012 mendatang, Kemdikbud menjanjikan akan memulai rintisan
bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa SMA/SMK. Hal ini dilakukan
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun.
"Kita
siapkan rintisan wajib belajar 12 tahun di 2012 untuk jenjang SMAN. Ini
juga untuk persiapan melubernya lulusan SMP. Kalau enggak disiapkan,
tidak ada BOS, percuma mereka lulus SMP, tetapi tidak melanjutkan lagi.
Oleh karena itu, kita siapkan rintisan BOS SMA. Mudah-mudahan tahun 2013
kita sudah bisa wajar 12 tahun," papar Nuh.
Selain itu, dana BOS
bagi siswa SD dan SMP juga akan mengalami kenaikan unit cost.
Siapa
yang bisa menjamin kelancaran penyaluran dananya dan sampai tepat
sasaran? Seperti diketahui, pada tahun 2011 ini, keterlambatan dan
penyelewengan dana BOS menjadi salah satu hal yang disoroti. Pemerintah
pun mengambil kebijakan mengubah mekanisme penyaluran, yang semula dari
kabupaten/kota ke sekolah menjadi dari provinsi ke sekolah.
"Saya
merasa optimistis mekanisme 2012 akan lancar karena telah terbukti.
Prinsip dalam BOS itu ada empat ketepatan, yaitu tepat dari sisi waktu,
tepat dari sisi jumlah, tepat dari sisi sasaran, dan tepat dari sisi
penggunaan," ujar Nuh.
Mengenai sanksi terhadap sekolah yang
melakukan penyelewengan penyaluran dana BOS, dikatakan Nuh, sudah ada
ketentuan yang mengaturnya. Akan tetapi, ia meminta agar masyarakat yang
mengeneralisasi semua sekolah melakukan penyelewengan.
"Jangan
dibayangkan semua sekolah itu korup. Memang ada yg kurang transparan,
tapi enggak semuanya. Maka, dalam juknis kita pandu bahwa setiap sekolah
diharapken membuat laporan penerimaan dan pengeluaran serta pampangkan
di papan pengumuman sekolah sehingga orang bisa tahu. BOS juga bisa
dipakai untuk media pembelajaran transparan dan akuntabel. Kalau ada
penyimpangan, ya, dibenerin," papar Nuh.
Sementara itu,
untuk pendidikan tinggi, tahun depan, pemerintah akan menaikkan alokasi
jumlah mahasiswa miskin yang menerima beasiswa Bidik Misi hingga
mencapai 80.000 mahasiswa.(sumber: Kompas.com/12/2011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar